Pemerintah Indonesia mengambil langkah komprehensif untuk meredam dampak lonjakan harga minyak global dengan mempertahankan subsidi bahan bakar serta memberikan keringanan pajak tiket pesawat.
Kenaikan harga minyak dunia yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah, telah mendorong harga minyak melampaui 100 dolar AS per barel. Kondisi ini menimbulkan tekanan signifikan terhadap biaya energi di dalam negeri.
Sebagai respons, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar bersubsidi sepanjang tahun 2026. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi akan tetap dijaga stabil meskipun harga minyak dunia terus meningkat.
Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menekan laju inflasi. Subsidi energi dinilai sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga, mengingat kontribusinya yang besar terhadap struktur biaya konsumsi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga memberikan dukungan kepada sektor penerbangan yang terdampak kenaikan harga avtur. Salah satu langkah yang diambil adalah penghapusan sementara atau penanggungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen untuk tiket pesawat domestik.
Selain itu, pemerintah memberikan ruang bagi maskapai untuk menyesuaikan harga tiket secara terbatas. Kenaikan tarif penumpang diizinkan dalam kisaran tertentu, sementara batas atas fuel surcharge dinaikkan secara signifikan guna menyesuaikan lonjakan biaya operasional.
Langkah tambahan juga mencakup pembebasan bea impor suku cadang pesawat serta penyediaan anggaran subsidi untuk sektor penerbangan guna menjaga keberlangsungan industri.
Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai strategi keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan industri.
Namun demikian, sejumlah analis mengingatkan bahwa kebijakan subsidi yang berkelanjutan dapat meningkatkan beban fiskal negara. Anggaran negara Indonesia sendiri disusun dengan asumsi harga minyak yang lebih rendah, sehingga lonjakan harga yang berkepanjangan berpotensi menekan ruang fiskal.
Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia saat ini mengandalkan kombinasi kebijakan berupa stabilisasi harga BBM, insentif pajak, dan dukungan industri untuk menghadapi tekanan eksternal dari kenaikan harga energi global.
Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia serta kondisi geopolitik sebelum menentukan langkah kebijakan selanjutnya.