Evakuasi tahap awal sering terkendala keterbatasan personel dan alat; pendekatan global menekankan kecepatan, stabilitas, dan perlindungan kelompok rentan.
JAKARTA — Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Gempa bumi, kebakaran di fasilitas publik, banjir, hingga insiden di rumah sakit dan gedung bertingkat kerap menuntut proses evakuasi yang cepat dan terkoordinasi. Namun dalam banyak kasus, fase paling krusial—evakuasi awal—masih menghadapi tantangan mendasar: keterbatasan personel dan alat pemindahan korban yang efektif.
Di berbagai insiden darurat, proses evakuasi sering tertunda bukan karena kurangnya niat atau respons, melainkan karena alat konvensional membutuhkan banyak operator dan ruang gerak yang cukup. Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika korban berasal dari kelompok rentan, seperti pasien rumah sakit, lansia, penyandang disabilitas, atau anak-anak.
Evakuasi Awal: Titik Kritis dalam Respons Bencana
Para praktisi keselamatan menilai bahwa menit-menit pertama setelah insiden sangat menentukan keselamatan korban. Dalam situasi kebakaran atau gempa, misalnya, keterbatasan akses, asap, atau kepadatan bangunan dapat memperlambat pemindahan korban ke area aman.
“Evakuasi awal sering menjadi bottleneck. Banyak sistem sudah dirancang baik, tetapi ketika jumlah petugas terbatas dan alat yang tersedia membutuhkan banyak tenaga, waktu menjadi musuh terbesar,” ujar seorang pengamat keselamatan publik di Asia Tenggara.
Kondisi ini mendorong berbagai negara untuk mulai meninjau ulang pendekatan evakuasi, dengan fokus pada perangkat yang dapat dioperasikan secara lebih sederhana dan cepat, bahkan oleh satu operator.
Perhatian Global pada Konsep “One-Operator Evacuation”
Dalam beberapa tahun terakhir, diskusi mengenai perangkat evakuasi dengan kebutuhan personel minimal semakin menguat di tingkat global. Pendekatan ini menitikberatkan pada stabilitas korban, pengurangan risiko cedera sekunder, serta efisiensi perpindahan di ruang sempit seperti koridor rumah sakit, tangga darurat, atau fasilitas umum.
Salah satu contoh solusi yang mulai diperbincangkan adalah “Air Capsule”, personal rescue bed yang dikembangkan oleh perusahaan asal Korea Selatan, GoldenHour. Produk ini dirancang agar satu operator dapat memindahkan satu korban dengan cara ditarik menggunakan roda, bukan diangkat bersama-sama seperti tandu konvensional.
Meski masih berada pada tahap persiapan masuk pasar Indonesia, pendekatan yang diusung GoldenHour mencerminkan arah baru dalam diskursus evakuasi darurat: mengurangi ketergantungan pada banyak personel tanpa mengabaikan aspek keselamatan korban.
Relevansi bagi Indonesia: Dari Rumah Sakit hingga Fasilitas Publik
Bagi Indonesia, isu ini memiliki relevansi yang luas. Banyak fasilitas kesehatan, sekolah, dan gedung publik menghadapi tantangan serupa—jumlah petugas terbatas dibandingkan potensi jumlah korban yang harus dievakuasi secara bersamaan.
Dalam konteks ini, perangkat evakuasi yang mudah dioperasikan dinilai dapat menjadi pelengkap penting bagi sistem respons darurat yang sudah ada. Namun para ahli menekankan bahwa adopsi teknologi semacam ini perlu dilakukan secara bertahap, melalui uji coba lapangan, pelatihan operator, serta penyesuaian dengan regulasi dan kondisi lokal.
Pendekatan Bertahap: Uji Coba, Edukasi, dan Kolaborasi
GoldenHour sendiri menyatakan bahwa fokus mereka di Indonesia saat ini masih berada pada tahap awal, termasuk penjajakan mitra lokal, diskusi regulasi, serta kemungkinan uji coba penggunaan di lingkungan terbatas. Perusahaan menilai bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada produk, tetapi juga pada pemahaman operator dan kesesuaian dengan kebutuhan lapangan.
Pendekatan ini sejalan dengan praktik internasional, di mana solusi keselamatan sering diperkenalkan melalui pilot project atau kerja sama institusional sebelum diterapkan secara luas.
Menuju Sistem Evakuasi yang Lebih Inklusif
Lebih dari sekadar inovasi alat, diskusi mengenai evakuasi satu operator mencerminkan upaya global untuk menciptakan sistem keselamatan yang lebih inklusif—di mana keterbatasan fisik korban atau keterbatasan jumlah petugas tidak lagi menjadi penghalang utama penyelamatan nyawa.
Bagi Indonesia, yang terus memperkuat kesiapsiagaan bencana dan perlindungan kelompok rentan, wacana ini membuka ruang dialog baru: bagaimana teknologi, kebijakan publik, dan kerja sama internasional dapat saling melengkapi dalam meningkatkan respons darurat di masa depan.